PARIGI – Sebanyak 519 orang pejabat daerah se-Indonesia mengikuti video converence (Vidcom) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, didampingi Kepala KPK, BPKP-RI dan unsur TNI-Polri, Rabu (8/4)
Saat vidcom dengan Mendagri, Bupati Parigi Moutong diwakili Wakil Bupati, Badrun Nggai didampingi Asisten Administrasi Umum, Arman Maulana, Kepala Bappalitbangda, Zulfinasran, Kepala Bapenda, Moh. Yasir, Kaban PKAD, Yusrin Usman, Inpektur Inspektorat, Muh. Sakti Lasimpala, Kadis Kominfo, Hamka Lagala, Kepala Bagian Humas, Syamsu Nadjamuddin dan pejabat terkait lainnya.
Ada beberapa point utama yang menjadi topik pembahasan sebagaimana disampaikan Mendagri diantaranya masalah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, termasuk kualitas dari produk.
Kemudian keterbatasan anggaran, dimana berkurangnya pendapatan negara akibat mewabahnya virus corona (Covid 19), sementara pengeluaran semakin bertambah. Olehnya, Mendagri mengharapkan kiranya sebagian alokasi dana perjalanan dinas (perdis) serta kegiatan seremonial lainnya, dapat dialihkan untuk penanganan covid-19.
“Sektor pariwisata, sawit dan batu bara merupakan sumber pendapatan yang cukup berdampak akibat mewabahnya Covid-19, yang penting dunia usaha harus tetap hidup, demikian pula pelaku UMKM,” sebut Mendagri.
Tito juga menekankan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan pembatasan yang berskala besar harus didahului dengan sosialisasi, termasuk antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan.
Sesuai dengan arahan itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun menegaskan kepada dinas terkait agar sesegera mungkin untuk mengalokasikan penggunaan anggaran kebutuhan antisipasi penanganan covid 19, utamanya peruntukan alat perlengkapan bagi petugas tenaga medis baik dirumah sakit dan juga pada 5 titik pos penjagaan perbatasan.
“Pembahasan anggaran ini secepatnya harus dituntaskan melalui rapat lanjutan dan saya berharap semua pihak terkait baik dari DPRD, Dinas Kesehatan, BPBD, Polri, TNI dan dinas terkait lainnya bisa hadir dalam rapat selanjutnya,” katanya.
Wabup inginkan pembahasan lanjutan terkait penjelasan Kepala BPKAD dan Bappelitbangda soal jumlah anggaran untuk peruntukan pengadaan barang dan jasa dan jumlah anggaran Biaya Oprasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Parigi Moutong segera laksanakan demi percepatan penangan wabah ini. (SL)
Sumber : FAIZ songulara.com & Humas Pemkab Parigi Moutong
