PUPRP Online – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Dr H Rusli Baco Dg Palabbi SSos SH MH melakukan peninjauan di kantor Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Minggu (27/9).
Drs H Salmin Latandu membenarkan hal tersebut. Ia katakan kedatangan Wagub dan rombongan untuk melihat secara langsung aset pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong.
Kata Salmin juga, selain Kantor Dinas PUPRP Parigi Moutong, Wagub juga meninjau rumah jabatan (rujab) wakil bupati dan rujab sekretaris daerah yang rencananya akan diserahkan ke pemkab Parigi Moutong.
“Tujuannya itu pertama cuma mau melihat asetnya Provinsi (Sulteng) maupun asetnya Kabupaten Donggala,” ujar Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Kesra) sekretariat daerah Kabupaten Parigi Moutong itu ketika hadir pada kunjungan tersebut.
“Secara khusus hari ini cuma 3 agendanya beliau. Yaitu dinas PU, rujab sekda, dan rujab wabup,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Yusrin Usman SE MM selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong menjelaskan bahwa kegiatan itu sebagai tindak lanjut penyelesaiaan aset Pemprov Sulteng yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang dibahas pada rapat koordinasi secara virtual beberapa waktu yang lalu.
“Ini menindaklanjuti pertemuan vidcon, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan beberapa kabupaten, Donggala, Sigi, Palu dan Parigi Moutong dalam hal penyelesaian aset,” tuturnya.
Pada pertemuan melalui vidcon beberapa waktu yang lalu kata Yusrin, pihaknya sudah menyurat kepada Pemprov Sulteng untuk meminta 3 aset yang masih merupakan aset pemprov Sulteng tersebut agar diserahkan kepada pemkab Parigi Moutong.
“Pada video conference itu pemerintah kabupaten Parigi Moutong menyurat agar aset milik pemerintah Sulawesi Tengah itu diserahkan ke pemerintah kabupaten Parigi Moutong,” terangnya.
“Pak wakil gubernur hadir disini untuk meninjau aset-aset tersebut. Dia lihat benar bahwa sejak kabupaten Parigi Moutong berdiri, aset-aset milik pemerintah provinsi benar-benar digunakan dan dimanfaatkan.” tutup Yusrin. (SL)
