WEBSITE RESMI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHANKABUPATEN PARIGI MOUTONG

Parimo Dapat Tiga Kuota Pembangunan Sanitasi Dari Kemendikbud Ristek

Avatar
Muhamad Taufik Tim Teknis Sarana Prasarana (Sapras) Direktorat Sekolah Menangah Pertama (SMP) Foto : Basrul Idrus

PUPRP Online – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyebut pembangunan sanitasi di lingkungan sekolah itu penting, hal itu diungkapkan oleh Muhamad Taufik Tim Teknis Sarana Prasarana (Sapras) Direktorat Sekolah Menangah Pertama (SMP), saat melakukan monitoring realisasi pembangunan sanitasi sekolah tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sabtu 6 November 2021 di Aula Dikbud Dinas pendidikan dan Kebudayaan.

“keberadaaan sanitasi di lingkungan sekolah sangat penting, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembuangan limbah yang memadai,”ucapnya.

Beber dia, Program pembangunan sanitasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, Parigi Moutong mendapatkan kuota untuk tiga sekolah yakni SMP Negeri 2 Balinggi Kecamatan Balinggi, SMP Negeri 2 Tinombo Kecamatan Tinombo Selatan, dan SMP Negeri 2 Bolano Kecamatan Bolano.

“Ini kunjungan rutin, kegiatan monitoring sesuai dengan laporan yang kami terima dari daerah. Alhamdulillah program pembangunan sanitasi ini berjalan dengan baik meskipun letak geografisnya cukup jauh,”ujarnya.

Muhamad Taufik juga menambahkan, seluruh sekolah di Parigi Moutong mengajukan usulan program sanitasi ke Kemendikbud Ristek, namun penetapannya berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, alokasi anggaran pada program tersebut juga terbatas, sehingga  hanya tiga sekolah saja yang bisa ditetapkan.

“program ini seluruh Indonesia jadi kuotanya terbatas, malah ada kabupaten yang sama sekali tidak mendapat program ini, padahal program ini  memprioritaskan proses perbaikan sekolah.”ungkapnya.

Lanjut dia, untuk mendukung program tersebut pihaknya juga menyerankan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sekolah melalui APBD, agar tidak hanya bergantung dengan program pemerintah pusat.

“meskipun sarana dan prasarana dibangun dengan mewah, akan dianggap percuma apabila penyediaan air tidak tersedia,”tutupnya.

Sumber : Kompas Sulawesi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share
error: Content is protected !!