PUPRP Online – Medan – Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (21/2/2022). Kunker yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan dimanfaatkan dengan mengagendakan pertemuan dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI serta Pemprov/Pemda setempat untuk membahas Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi Sumut dalam APBN T.A 2022.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Karo, Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Deli Serdang. Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai usulan dan persoalan infrastruktur dari Pemprov dan Pemda, diantaranya perlunya peningkatan anggaran rehabilitasi/pembangunan jalan di Provinsi Sumut, usulan pembangunan underpass dan penanganan pengendalian banjir di kota Medan, penambahan pembangunan bendungan, serta penanganan banjir di kota Tebing Tinggi.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, Sumut tidak banyak memiliki bendungan,“ kalau kami bandingkan, Jatim saat ini punya 10 bendungan, Jawa Barat sudah 11 bendungan, Jawa Tengah 14 bendungan, Sumut ada satu bendungan, Lau Simeme, sampai sekarang belum selesai. Agar menjadi perhatian Kementerian PUPR.” jelas Edy.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan Bendungan Lau Simeme dengan biaya Rp1,38 Triliun yang konstruksinya dimulai dari tahun 2017,” progres saat ini mencapai 49% dan ditargetkan selesai tahun 2023,” jelas Bob Arthur Lombogia.
Bob Arthur Lombogia menambahkan, terkait permasalahan banjir Kota Medan, Kementerian PUPR telah memprogramkan 4 kegiatan yaitu, Pengendalian Banjir Kota Medan pada tahun 2022 dengan melaksanakan Pengendalian Banjir Sungai Badera, Pengendalian Banjir Rob Belawan, Rehabilitasi Pintu Pengendalian Banjir Bendung Sungai Deli, dan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Deli selain itu terdapat beberapa kagiatan penanganan banjir yang pelaksanaan konstruksinya dikerjakan melalui dana Loan (word bank).
“Kami sudah memiliki program pengendali banjir Kota Medan yang tersistem, untuk di tahun 2022 mengalokasikan 4 kegiatan dan kami juga memiliki program yang komperhensif yang nantinya akan dialokasikan lewat dana loan, tahun 2021 yang mudah-mudahan dapat segera dilaksanakan” jelas Bob Arthur Lombogia.
Selanjutnya di bidang konektivitas Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, panjang jalan nasional di Provinsi Sumut sepanjang 2.632 km dengan kondisi kemantapan rata-rata sebesar 94,34%, terkait usulan pembangunan Underpass di kota Medan perlu adanya koordinasi kerja sama dan kesepakatan untuk lahan dan desainnya,” perlu disepakati dahulu terkait lahan dan desainnya difinalkan, koordinasikan dengan Balai,” jelas Hedy.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Staf Ahli Menteri IV Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asep Arofah Permana, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono, Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Syafriel Tansier, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Rusli, Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumut, Henrico dan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan Ahmad Kholidi Nasution.
( Sumber : Website Resmi Kementerian PUPR )
