Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si melalui rapat gugus tugas pencegahan covid-19 di Sulteng pada Senin pagi (30/3), di ruang Polibu memutuskan langkah-langkah konkrit untuk dilaksanakan secepatnya.
Seperti menetapkan kondisi darurat bencana nonalam covid-19 di Sulawesi Tengah setelah diketahuinya pasien positif corona belum lama ini.
Kemudian menyangkut jam kerja ASN, gubernur tegaskan bahwa edaran terakhir yang Ia keluarkan masih sejalan dengan edaran Menteri PAN dan RB Tjahtjo Kumolo perihal kebijakan Work From Home (WFH / bekerja dari rumah).
Meski begitu, gubernur mewajibkan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup sekretariat agar tetap hadir di kantor.
“Untuk staf (boleh) di rumah saja tapi bisa dipanggil (ke kantor) kalau memang diperlukan, dan di belakukan piket staf pengelola administrasi secara bergilir ” ujar gubernur.
Kepada Kadis Kesehatan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, Gubernur Longki Djanggola menginstruksikan pemesanan alat laboratorium lengkap supaya sampel swap dapat langsung diuji dan diketahui hasilnya dalam waktu yang tidak lama.
Terkait ODP khususnya yang baru kembali dari daerah endemik corona maka gubernur minta supaya informasi mengenai keberadaan dan kesehatan mereka diteruskan sampai ke dinas kesehatan terdekat di mana mereka tinggal.
Bahkan harap gubernur sampai ke perangkat wilayah terbawah seperti RT, agar bisa bekerjasama mengawasi mereka supaya tetap tinggal di rumah sampai batas waktu yang ditentukan.
Di bagian lain gubernur berharap supaya sosialisasi pencegahan covid-19 di masyarakat lebih digencarkan lagi karena masyarakat di mata gubernur sudah terlanjur memvonis jika terjangkit (corona) pasti meninggal.
Termasuk meluruskan istilah ODP, PDP, suspek, pasien positif, pasien negatif, gejala terjangkit dan lainnya supaya masyarakat tidak keliru menyikapinya.
“Kita tidak perlu takut asal disiplin menjaga jarak dan Insya Allah (virus corona) bisa disembuhkan,” pungkasnya.
Peserta rapat meliputi ketua harian gugus tugas Sekdaprov Dr. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si, kepala satuan kerja pemda, forkopimda, rumah sakit dan organisasi profesi/ahli kesehatan yang tergabung dalam gugus tugas. (SL)
Sumber : Biro Humas Protokol Setdaprov Sulteng
