PUPRP Online – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial (Bansos) Pangan tahun 2021 yang bertempat di Rainbow Cafe Kelurahan Kampal, Parigi, Senin (24/5/2021).
Kegiatan Rakor dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ada 4 maksud dan tujuan kegiatan ini, yang pertama mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Kedua memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Ketiga meningkatkan ketepatan sasaran waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi, dan yang keempat memberikan pilihan dan kendali pada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan”, ujar Sekretaris Dinsos Kabupaten Parimo H Moh Ishak SSos MSi.
Ishak menambahkan, adapun materi kegiatan meliputi sinkronisasi dinas dan pihak terkait tentang mekanisme program penyaluran bantuan sosial pangan non tunai di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kami laporkan, peserta kegiatan ini antara lain, tim koordinasi Kabupaten, tim koordinasi Kecamatan, Pendamping di 23 Kecamatan, Himbara dan dana kegiatan ini bersumber dari APBD Dinas Sosial tahun 2021,” ungkapnya.
Sementara itu, Zulfinasran SSTP MAP yang hadir mewakili Bupati Parimo, saat membuka kegiatan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Dinas Sosial yang telah berbuat untuk kepentingan masyarakat.
Kepada aparat desa, Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo itu menghimbau masing-masing desa dalam melakukan verifikasi data, dilakukan dengan baik dan benar. Agar bansos yang ada bisa tersalurkan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang berhak menerima.
“Dengan kegiatan ini kita berharap dapat mengkroscek siapa-siapa yang menerima BPMJ dan siapa yang menerima BLT dan siapa yang menerima PKH”, ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Parimo 2019-2020 itu berharap, semua aparat kecamatan dapat mengkoordinir verifikasi dan validasi DTKS, untuk kemudian diserahkan kepada tim pendata yang sudah ditunjuk.
“Semoga data yang masuk betul-betul sudah terverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah desa dan Kecamatan,” pungkasnya.
Noteza.id / Diskominfo Parimo
