WEBSITE RESMI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHANKABUPATEN PARIGI MOUTONG

BPKP Sulteng evaluasi Perencanaan dan penganggaran tahun 2023 diParimo

Avatar
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai,SE terima Kunjungan Tim BPKP Perwakilan Sulteng Foto : Prokopim

PUPRP Online – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah (Sulteng), kunjungi Kabupaten Parigi Moutong (Kab. Parimo), dalam rangka mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023. Hal itu bertujuan untuk rekomendasi perbaikan, agar tercapai program kegiatan serta visi misi dan sasaran strategis Pemda Parimo.

Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai. Bertempat diruang rapat Bupati, Kamis (16/02/2023).

Pada evaluasi perencanaan dan penganggaran meliputi pada tiga sektor yaitu, Ketahanan pangan, pariwisata, dan penanggulangan Kemiskinan. Menurutnya hal ini sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Karena untuk mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, semuanya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik.

“kepada seluruh OPD, terlebih kepada dinas Ketahanan Pangan, Disporapar, dan juga dinas Sosial, untuk lebih kreatif lagi dalam mensukseskan program ini, karena ada kemungkinan adanya kekurangan ketepatan perencanaan untuk mencapai out-put nya, maka nanti akan di review,dan akan dibenahi oleh BPKP,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Evenri Sihombing mengatakan, dalam pengawasan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah banyak ditekankan kepada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari kegiatan yang dilakukan Pemda Parimo.

“Seperti hal nya membangun sarana pendidikan didaerah terpencil, sehingga nantinya menghasilkan pendekatan terhadap masyarakat, dengan tidak menghilangkan kearifan lokal di daerah tersebut,” Katanya.

 Adapun komitmen evaluasi perencanaan dan penganggaran ini antara lain : 1. Memastikan program, kegiatan, dan anggaran yang dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat; 2. Memastikan keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan.

“oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar OPD, bukan hanya melekat pada dinas terkait, tetapi ,merangkul semua dinas agar program ini dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menandatangani sekaligus menerima Piagam Komitmen Bersama dari ketua perwakilan BPKP Sulteng, yang nantinya akan di tindak lanjuti ke Inspektorat.

Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share
error: Content is protected !!